Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat acara pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara definitif dalam upacara yang digelar di Gedung Shima, Senin (15/12/25)JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Kabupaten Jepara resmi melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara definitif dalam upacara yang digelar di Gedung Shima, Senin (15/12/2025).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Jepara H. Witiarso Utomo sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas dan kinerja birokrasi pasca masa transisi pemerintahan.
Pelantikan ini mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi kekosongan tersebut dinilai berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan serta percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Enam pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang diselenggarakan Panitia Seleksi (Pansel) sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses seleksi meliputi tahapan administrasi, uji kompetensi, hingga penilaian akhir, sebagai bentuk penerapan prinsip merit system dalam pengisian jabatan birokrasi.
Adapun pejabat yang dilantik, yakni;
1. Karunatiti, SE, MM sebagai Kepala Bappeda Litbang.
2. Budhi Sulistyawan, SSTP, MSi sebagai Kepala Diskominfo.
3. Edy Sarwoko, SKM, MMKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
4. Mudhofir, SPT, MSi sebagai Kepala DKPP.
5. Drs. Arwin Noor Isdiyanto sebagai Kepala BPBD.
6. Anjar Jambore Widodo, S.Sos, MH sebagai Kepala Disperindag.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Seluruh pejabat menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah jabatan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Bupati Witiarso Utomo menyerahkan SK pelatikan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, Senin (15/12/25).Dalam sambutannya, Bupati Jepara menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan profesionalisme birokrasi, terutama di tengah dinamika politik daerah. Ia menekankan bahwa jabatan struktural bukanlah bentuk balas jasa politik.
“Jabatan ini bukan hadiah politik. Bekerjalah sesuai amanat institusi, bukan kepada bupati. ASN harus tetap netral dan profesional,” tegas Witiarso Utomo.
Menurut Bupati, pengisian jabatan dilakukan murni berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan personal maupun kepentingan kelompok tertentu. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan tidak terjebak pada tekanan politik.
Selain itu, Bupati mendorong para pejabat segera melakukan konsolidasi internal di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), memperkuat koordinasi lintas OPD, serta memastikan program prioritas daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah menjalankan tugas selama kurang lebih sepuluh bulan terakhir pada masa transisi pemerintahan. Ia berharap pejabat definitif yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Serap aspirasi masyarakat, pahami persoalan riil di lapangan, dan hadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memperkuat birokrasi, mempercepat realisasi pembangunan, serta menjaga jarak profesional antara kepentingan politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Maskur)
KALI DIBACA
