Pihak manajemen PT ADIMINATA KSO menunjuk Kepala Security, Agung, untuk menyampaikan penjelasan kepada wartawan, Rabu, (24/6/2026JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Polemik pembayaran upah pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, memasuki babak baru. Setelah sejumlah pekerja melaporkan dugaan upah yang belum dibayarkan kepada aparat penegak hukum, pihak proyek memastikan persoalan tersebut akan segera diselesaikan.
Sebelumnya, sejumlah pekerja harian mengaku belum menerima pembayaran upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan di proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Kondisi itu mendorong para pekerja mencari kepastian dengan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta meminta pendampingan hukum.
Para pekerja menilai keterlambatan pembayaran telah berdampak pada kondisi ekonomi mereka karena sebagian besar menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari penghasilan sebagai pekerja proyek.
Menindaklanjuti berkembangnya informasi tersebut, media melakukan klarifikasi langsung ke lokasi proyek. Pihak manajemen PT ADIMINATA KSO tidak memberikan keterangan secara langsung dan menunjuk Kepala Security, Agung, untuk menyampaikan penjelasan.
Menurut Agung, memang terdapat aduan terkait pembayaran upah pekerja. Namun, jumlah pekerja yang mengalami kendala pembayaran disebut tidak sebanyak yang beredar di publik.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur pelaksanaan proyek, terdapat sejumlah mandor yang bertanggung jawab mengelola tenaga kerja di lapangan, termasuk administrasi dan pembayaran pekerja yang berada di bawah koordinasinya.
"Untuk pekerja yang belum menerima pembayaran, penyelesaiannya akan dilakukan langsung oleh mandor yang bertanggung jawab terhadap pekerja tersebut. Informasinya akan diselesaikan hari ini," ujar Agung saat ditemui di lokasi proyek. Rabu (24/6/2026).
Agung menambahkan, mandor memiliki peran sebagai penghubung antara pelaksana proyek dan tenaga kerja lapangan. Selain mengawasi pelaksanaan pekerjaan, mandor juga bertugas memastikan administrasi pekerja berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak normatif pekerja yang dijamin oleh peraturan ketenagakerjaan. Di sisi lain, pernyataan pihak proyek yang berkomitmen menyelesaikan pembayaran menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan berkembang lebih jauh.
Masyarakat kini menunggu realisasi penyelesaian pembayaran yang dijanjikan. Apabila seluruh hak pekerja dapat dipenuhi, persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan dampak lanjutan terhadap kelangsungan proyek maupun kesejahteraan para pekerja.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa komunikasi yang terbuka, pengelolaan administrasi yang tertib, serta pemenuhan hak pekerja secara tepat waktu merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai untuk kepentingan masyarakat. (Petrus)
KALI DIBACA
