KARANGANYAR, WARTAGLOBAL.id -- Polres Karanganyar tengah memantau dengan serius adanya ketegangan internal di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karanganyar terkait aturan sistem KomandanTe yang berdampak pada pelantikan calon legislatif (caleg).
Laporan dari Kasat Intelkam Polres Karanganyar, Iptu Budi Santoso, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi perselisihan internal dalam PDIP akibat kebijakan tersebut.
Belakangan ini, beberapa caleg PDIP yang tidak dilantik karena penerapan sistem KomandanTe menggelar aksi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mengancam akan mengepung gedung DPRD Kabupaten Karanganyar jika pelantikan yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2024 tidak memenuhi harapan mereka.
“Situasi ini perlu diantisipasi dengan baik oleh Polres Karanganyar,” kata Iptu Budi Santoso.
Masalah ini juga menjadi fokus dalam rapat Tactical Floor Game (TFG) Latpraops Mantap Praja Candi 2024 yang dilaksanakan pada Selasa (20/8/24). Rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati tahun 2024 di wilayah hukum Polres Karanganyar.
Dalam acara tersebut, Wakapolres Karanganyar Kompol Mardiyanto, S.A.P., M.H., bersama Kabagren Polres Karanganyar Kompol Dudi Pramudia, S.H., M.H., dan para pejabat utama lainnya, meminta agar jajaran kepolisian mengoptimalkan pelaksanaan Ops Mantap Praja dari sisi preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Polri diharapkan dapat menjaga keamanan seluruh tahapan Pilkada serentak, termasuk pengamanan pendistribusian logistik.
“Perkuat kegiatan Cooling System dengan membangun narasi persatuan, kesatuan, dan kemajuan Indonesia di atas kepentingan kelompok. Jalin sinergitas dan kerjasama dengan seluruh penyelenggara pemilihan dan stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak 2024 serta jaga netralitas dalam pelaksanaan tugas,” tegas Wakapolres.
Lebih lanjut, Polres Karanganyar diminta untuk meningkatkan pembuatan dan penyebaran konten positif guna menggalang partisipasi masyarakat dan mengantisipasi konflik. Patroli Cyber juga akan dilakukan untuk menangani konten hoaks atau provokatif dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
Wakapolres menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan profesional terhadap pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa dan menimbulkan konflik.
(Joko Susilo)
KALI DIBACA
