Gubernur Jawa Tengah Ahmad LuthfiSEMARANG, WARTAGLOBAL.id --
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik sebanyak 1.049 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (15/1/2026). Meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, sebagai bagian dari penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dihadiri juga Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dan Sekda Sumarno.
Ahmad Luthfi menegaskan, jabatan bukanlah sesuatu yang bisa direkayasa atau ditunda, melainkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan adalah amanah. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditunda. Ini adalah tanggung jawab moral,” ujarnya.
Luthfi juga menepis berbagai isu dan spekulasi yang sempat beredar, terkait pengisian jabatan di OPD. Menurutnya, seluruh proses telah melalui sistem merit dan tahapan profesional yang ketat, melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri.
“Yang menentukan jabatan bukan saya, bukan Gus Yasin, bukan Pak Sekda. Yang menentukan adalah profesionalisme panjenengan semua,” ujarnya.
Secara rinci, Luthfi menyebutkan, 1.049 pejabat yang dilantik, terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan rincian 37 pengukuhan jabatan tetap, dan 9 berdasarkan rekomendasi BKN.
Kemudian 381 Pejabat Administrator, terdiri dari 71 pengukuhan jabatan tetap, dan 309 berdasarkan rekomendasi BKN, serta 1 dari Kemendagri.
Selanjutnya, 623 Pejabat Pengawas, terdiri dari 175 pengukuhan jabatan tetap, dan 440 berdasarkan rekomendasi BKN.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmennya terhadap birokrasi yang bersih dan profesional. Dia secara tegas melarang praktik titip-menitip jabatan.
“No titip-titip, no jasa penitipan jabatan. Semakin Anda menitip, semakin saya coret,” tegasnya.
Luthfi menyebut rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang alamiah dan penting, untuk menjaga kesehatan organisasi. Gubernur menekankan, birokrasi di Jawa Tengah harus mengedepankan pelayanan prima.
“Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Masyarakat adalah ndoro, kita ini pelayan,” terangnya.
Gubernur meminta agar para ASN menjaga integritas, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, serta mengedepankan kerja tim lintas OPD, dalam menjalankan program pembangunan. "Kolaborasi itu sangat penting untuk pembangunan Jawa Tengah,” tegasnya.
(Hans)
KALI DIBACA
