Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, saat menandatangani Data Tiga Desa yang Jadi Senjata Kebijakan, Desa Cantik & SE2026.JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan langkah progresif di tingkat nasional dengan memperkuat pembangunan berbasis data melalui sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) serta kesiapan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Langkah ini menegaskan arah baru pembangunan daerah: dari pola lama berbasis asumsi menuju kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang akurat, terukur, dan berdampak nyata.
Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, menegaskan bahwa kekuatan utama pembangunan terletak pada kualitas data.
“Program ini merupakan langkah strategis dalam mendorong perencanaan pembangunan desa yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data. Validitas data adalah kunci keberhasilan kebijakan publik,” tegasnya, Minggu (26/4/26).
Menurutnya, tanpa data yang valid, kebijakan berpotensi meleset dari kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, data berkualitas akan memastikan setiap program benar-benar menyentuh persoalan riil di lapangan.
Program Desa Cantik menjadi instrumen penting dalam, meningkatkan literasi data di tingkat desa, memperkuat pengelolaan statistik sektoral, mendorong implementasi Satu Data Indonesia hingga level desa.
Pada tahun 2026, tiga desa di Jepara ditetapkan sebagai percontohan yakni:
1. Desa Mantingan
2. Desa Telukawur
3. Desa Krapyak
Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar juga menyatakan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).Ketiga desa ini akan menjadi model nasional dalam tata kelola data desa yang modern, terstandar, dan berkelanjutan.
Kepala BPS Kabupaten Jepara, Isnaini, SST., M.M., menegaskan adanya perubahan paradigma besar.
“Selama ini data desa sering dianggap pelengkap. Kini, melalui Desa Cantik, data menjadi subjek utama dalam pembangunan.”
Efisiensi Anggaran dan Ketepatan Program
Pendekatan berbasis data memberikan dampak signifikan terhdap, Alokasi dana desa lebih tepat sasaran, Program pembangunan sesuai kebutuhan nyata, Potensi desa dapat dipetakan secara ilmiah.
Dengan demikian, pembangunan tidak lagi bersifat normatif, tetapi berbasis analisis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jepara juga menyatakan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan program strategis nasional BPS.
Pelaksanaan akan berlangsung mulai Mei 2026. Sosialisasi dan distribusi kuesioner antara Juni–Agustus 2026, dan Pendataan langsung (door to door) ke rumah tangga dan pelaku usaha.
Pendataan ini mencakup: Usaha mikro hingga besar berbasis digital Aktivitas ekonomi rumah tangga.
Program Desa Cantik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan literasi data di tingkat desa.Hal ini penting untuk menangkap potensi ekonomi yang selama ini belum terdata secara optimal.
BPS menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan jujur.
“Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan akan digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat,” jelas Isnaini.
Kolaborasi antara Pemkab Jepara, BPS, dan pemerintah desa menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem data yang terintegrasi.
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Memperkuat perencanaan pembangunan, Mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Langkah Jepara ini menjadi sinyal kuat bahwa era pembangunan berbasis perkiraan telah berakhir.
"Kini, data bukan sekadar angka, melainkan kekuatan strategis untuk menentukan masa depan"
Dengan Desa Cantik dan SE2026, Jepara menempatkan diri sebagai daerah yang siap bersaing di era pembangunan modern berbasis data, sekaligus menjadi contoh nyata transformasi kebijakan publik di tingkat nasional. (Petrus)
KALI DIBACA
