Kapolresta Klaten, Kombes Pol Ari Cahya Nugraha melakukan konferensi pers kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Solo Raya, Jumat (13/11/26).
KLATEN, WARTAGLOBAL.id --
Jajaran kepolisian di wilayah Solo Raya berhasil membongkar sembilan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam kurun waktu satu bulan. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dan sejumlah barang bukti berhasil disita.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Klaten Kombes Pol Ari Cahya Nugraha dalam konferensi pers di Mapolresta Klaten, Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 17.30 WIB.
Konferensi pers tersebut dihadiri jajaran kepolisian dari wilayah Solo Raya, meliputi Polresta Surakarta, Polres Karanganyar, Polres Wonogiri, Polres Boyolali, Polres Sragen, serta Polresta Klaten.
Dalam keterangannya, Ari Cahya menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di wilayah eks Karesidenan Surakarta dalam menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Jajaran Satreskrim eks Wilayah Surakarta menyampaikan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan barang bersubsidi dengan total sembilan laporan polisi dan telah mengamankan delapan tersangka,” ungkap Kombes Pol Ari Cahya.
Dari sembilan perkara tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1.134 liter solar, 2.025 liter Pertalite, serta empat tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Berdasarkan hasil perhitungan yang disampaikan dalam konferensi pers, potensi kerugian negara akibat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut diperkirakan mencapai Rp1.323.576.000.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Kapolresta Klaten menegaskan, para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun sesuai ketentuan yang diterapkan dalam perkara tersebut.
Ari Cahya juga membeberkan sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku untuk memperoleh BBM bersubsidi secara tidak sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Modus pertama dilakukan dengan memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah lebih banyak dari kapasitas normal. Modus kedua menggunakan cara yang dikenal dengan istilah ngangsu, yakni memindahkan BBM ke wadah atau tempat lain yang tidak semestinya.
Sementara modus ketiga dilakukan dengan memanfaatkan barcode asli untuk pembelian BBM subsidi, tetapi menggunakan nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan saat melakukan pengisian.
“Yang ditangani Polresta Klaten, ada beberapa modus. Pertama dengan memodifikasi tangki. Kedua dengan cara yang sering disebut ngangsu, yakni memindahkan BBM tidak pada tempatnya. Modus ketiga, ngangsu menggunakan barcode asli, tapi nomor polisi yang digunakan tidak sesuai dengan yang digunakan saat mengisi BBM,” jelasnya.
Khusus di wilayah hukum Polresta Klaten, polisi menangani dua perkara dengan dua orang tersangka yang saat ini masih menjalani proses penyidikan Satreskrim.
Dalam perkara pertama, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 90 liter Pertalite yang diduga diperoleh melalui modus modifikasi tangki kendaraan.
Sedangkan pada perkara kedua, polisi menyita 435 liter Pertalite yang diduga dikumpulkan melalui praktik ngangsu dengan menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka di wilayah Klaten diduga melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi. Polisi juga memastikan bahwa para pelaku bukan merupakan residivis.
Selain menyita BBM, petugas turut mengamankan kendaraan yang digunakan untuk menunjang aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi tersebut.
Kapolresta Klaten menegaskan bahwa pengungkapan kasus secara serentak di wilayah Solo Raya merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.
Penyalahgunaan BBM subsidi dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan indikasi penyimpangan distribusi BBM di lingkungan masing-masing.
Melalui penindakan tersebut, jajaran kepolisian Solo Raya berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi. (Joko S)
KALI DIBACA
