SURAKARTA, WARTAGLOBAL.id --
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus membangun budaya anti korupsi, dengan mengadakan program keluarga berintegritas yang melibatkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Provinsi dan Kabupaten. Kemudian juga sekolah berintegritas agar pelajar mengetahui tentang budaya anti korupsi"
-----------------------------------------------------------------
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendukung Surakarta mendapatkan nilai terbaik dalam penilaian Kabupaten Kota percontohan anti korupsi. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Balai Tawangarum, Balaikota Surakarta, pada Selasa (5/11/2024).
Nana Sudjana menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi menyiapkan tiga Kabupaten Kota untuk maju dalam penilaian percontohan anti korupsi, yakni Surakarta, Sragen dan Karanganyar. Namun setelah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian terkait, dipilihlah Kota Surakarta untuk mewakili Jawa Tengah.
"Kita sudah melakukan langkah-langkah dengan menentukan tiga calon yang mengikuti percontohan ini. Jadi hasil penilaian kemarin, kita melepaskan tiga Kabupaten Kota, yang pertama Surakarta, Sragen dan Karanganyar. Kemudian dari hasil penilaian bersama-sama KPK dan Kementerian, akhirnya Kota Surakarta menjadi kota calon anti korupsi," kata Nana Sudjana.
Dengan masuknya Surakarta dalam percontohan Kabupaten Kota anti korupsi, Nana Sudjana menambahkan bahwa itu menjadi bukti bahwa Jawa Tengah terus berkomitmen untuk menjadi Pemerintah yang berintegritas dan Pemerintah yang anti korupsi.
"Jadi dalam hal ini disampaikan bahwa Jawa Tengah terus berkomitmen untuk menjadi Pemerintah yang berintegritas dan Pemerintah yang anti korupsi yang terus kita gelorakan. Selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, bahwa Pemerintahan ke depan terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus membangun budaya anti korupsi, diantaranya adalah mengadakan program keluarga berintegritas yang melibatkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Provinsi dan Kabupaten. Kemudian juga sekolah berintegritas agar pelajar mengetahui tentang budaya anti korupsi. Kemudian program desa-desa anti korupsi.
Sampai saat ini sudah ada 372 desa rintisan anti korupsi Pemprov Jateng. Meskipun dari 35 Provinsi di Indonesia, Pemprov baru masuk di 29 Kabupaten. Kota layak anti korupsi, akan mulai dirilis pada saat hari antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada saat tanggal (9/12/2024) di Jakarta.
(Joko Susilo)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
