PEKALONGAN, WARTAGLOBAL.id --
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan, Laelatul Izah, menegaskan bahwa penjadwalan pelantikan kepala daerah sepenuhnya berada dalam wewenang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini merespons kabar yang beredar mengenai potensi penundaan pelantikan di beberapa daerah.
“KPU hanya bertugas sampai pada tahap penetapan calon terpilih. Setelah itu, kami membuat surat pengusulan pelantikan yang diberikan kepada DPRD. Pelaksanaannya menjadi kewenangan Kemendagri, bukan KPU,” kata Izah saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (14/1).
Jadwal pelantikan awalnya direncanakan pada 7 dan 10 Februari. Namun, Izah menyebut ada kemungkinan penundaan akibat beberapa daerah masih menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu, termasuk pemilihan gubernur. Hal ini dapat memengaruhi waktu pelaksanaan pelantikan secara keseluruhan.
Di tingkat KPU Kabupaten Pekalongan, tahapan pemilu telah selesai dengan penetapan calon kepala daerah terpilih. Saat ini, pihaknya fokus melakukan evaluasi internal maupun eksternal untuk memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Periode mendatang.
“Kami sedang mengevaluasi bersama badan ad hoc dan KPU Provinsi terkait tahapan-tahapan yang sudah berjalan,” jelas Izah.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah selama menunggu pelantikan berlangsung. Mengingat musim penghujan, masyarakat diminta untuk lebih memperhatikan kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.
“Untuk saat ini, yang terpenting adalah menjaga situasi tetap kondusif dan fokus pada hal-hal positif,” pungkasnya.
(ARIYANTO)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
