JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Dugaan penyelewengan dana tiket masuk Pantai Bandengan dalam event SPECTA 2024 semakin memanas. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Moh Eko Udyyono, justru mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemberitaan tersebut sebagai ‘sampah’.
"Berita yang sudah beredar itu sampah! Lagipula, siapa yang menulis? Nama wartawannya saja tidak muncul," tegasnya saat dikonfirmasi oleh Radar Nasional pada Kamis (3/4/2025).
Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena dugaan kebocoran dana dari tiket masuk Pantai Bandengan berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
TIKET GRATIS PENGUNJUNG DITARIK
Event Sport Tourism Event (SPECTA 2024) yang digelar pada 26-27 Oktober 2024 seharusnya membebaskan tiket masuk bagi semua pengunjung, sesuai dengan instruksi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah meningkatkan daya tarik wisata dan menggerakkan perekonomian lokal.
Namun kenyataannya, para petugas pintu masuk tetap menarik tiket dari pengunjung dan panitia yang hadir.
Lebih mencurigakan lagi, berdasarkan investigasi pertapakendeng.com, tidak ada laporan setoran tiket masuk pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2024. Yang tercatat hanya retribusi parkir untuk mobil pribadi dan bus besar, sementara kendaraan lain seperti mobil travel dan bus kecil tidak masuk dalam laporan penerimaan.
KEMANA LARINYA UANG TIKET MASUK?
Pada tahun 2024, sektor pariwisata Kabupaten Jepara hanya mampu meraup Rp4,96 miliar, atau 82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,9 miliar.
Fakta ini makin memperkuat dugaan adanya kebocoran pendapatan di sektor pariwisata, termasuk dalam pengelolaan tiket masuk destinasi wisata seperti Pantai Bandengan.
Ketua Lembaga Jepara Membangun (LJM), Yuli Suharyono, menilai bahwa kasus ini menunjukkan buruknya transparansi dalam pengelolaan pendapatan wisata di Jepara.
"Seharusnya PAD dari sektor wisata bisa lebih optimal. Tapi kalau dana tiket tidak dilaporkan, ini jelas ada yang tidak beres! Harus ada audit dan tindakan tegas," tegasnya.
KADISPARBUD JEPARA HARUS TANGGUNGJAWAB
Alih-alih menyelidiki ke mana dana tiket masuk mengalir, Kadisparbud Jepara justru sibuk menyerang media yang mengungkap fakta ini.
"Kalau memang berita itu tidak benar, kenapa tidak dibuktikan dengan data transparan?"
"Bukannya membela diri dengan menyebut berita sampah, seharusnya Kadisparbud menjelaskan secara detail ke mana perginya dana tiket masuk!"
Kini, publik menunggu apakah kasus ini akan diusut lebih lanjut, atau justru dibiarkan menguap begitu saja.
(Petrus)
KALI DIBACA
