JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara resmi menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, (9/7/2025).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jepara itu dihadiri oleh Ketua DPRD Jepara Dr. H. Agus Sutisna, para wakil ketua, Bupati Jepara Witiarso Utomo, Wakil Bupati Ibnu Hajar, jajaran Forkopimda, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
RAPBD-P 2025 disahkan dengan total belanja daerah naik signifikan dari Rp2,55 triliun menjadi Rp2,77 triliun. Kenaikan anggaran ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Ketua DPRD Jepara, Dr. H. Agus Sutisna, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran.
“Menyusun anggaran itu penting, tapi pelaksanaannya jauh lebih penting. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” tegasnya.
Rapat paripurna pengesahan RAPBD-P 2025 berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, di Gedung DPRD Jepara, dihadiri lengkap oleh unsur legislatif dan eksekutif daerah.
Kenaikan anggaran sebesar Rp216 miliar diarahkan untuk membiayai program-program strategis daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara.
Beberapa fokus anggaran tersebut antara lain: Pembangunan jalan naik hampir Rp5 miliar menjadi Rp42,5 miliar.
Pemeliharaan irigasi meningkat dua kali lipat jadi Rp4,26 miliar. Tambahan dana BOS rata-rata Rp35 juta untuk puluhan SMP Negeri. Kenaikan anggaran aspirasi DPRD sebesar Rp1,4 miliar.
Peningkatan sektor pariwisata, termasuk rencana Jepara Carnival berskala internasional. Tambahan anggaran penghargaan atlet berprestasi menjadi Rp170 juta.
Melalui Badan Anggaran, DPRD menyampaikan 46 rekomendasi kepada Bupati, mencakup penguatan PAD, percepatan realisasi bantuan usaha, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan pariwisata internasional, dukungan IKM dan pengrajin lokal, serta pembangunan Pelabuhan Kembang dan revitalisasi destinasi Karimunjawa.
Ketua DPRD menegaskan, persetujuan ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja nyata.
“Jepara butuh kerja nyata, bukan sekadar angka dalam dokumen,” ujar Agus.
Kini, seluruh mata masyarakat Jepara tertuju pada pemerintah eksekutif untuk membuktikan komitmen dalam merealisasikan program prioritas tersebut secara tepat guna dan tepat sasaran.
(Maskuri)
KALI DIBACA
