SOLO, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah menyusun skema pembiayaan dana talangan bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang dan Korea Selatan, melalui program Rumah Siap Kerja. Program yang diluncurkan pada 19 Mei 2025 ini menjadi salah satu terobosan Wali Kota Solo, Respati Ardi, dalam mengurangi pengangguran dan membuka peluang kerja internasional bagi warganya.
Saat ini, sebanyak 280 warga telah mendaftar mengikuti program yang dikelola Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Solo tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 200 orang menyatakan minat bekerja di luar negeri, sementara sisanya memilih jalur domestik.
“Kesadaran warga untuk bekerja ke luar negeri semakin meningkat,” kata Kepala Disnaker Solo, Widyastuti Pratiwiningsih, saat dihubungi, Sabtu (26/7/2025).
Widyastuti menjelaskan bahwa saat ini Pemkot tengah merancang skema dana talangan keberangkatan bagi calon tenaga kerja migran (TKM). Dana ini ditujukan untuk membantu menutupi biaya awal pemberangkatan yang tidak sedikit.
Pemkot menggandeng tiga bank mitra untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta, bunga ringan 6 persen per tahun, dan cicilan yang bisa dibayar setelah dua bulan bekerja di luar negeri.
“Pak Wali menginginkan gratis, tapi untuk saat ini kami siapkan jalur pembiayaan lewat perbankan,” ungkap Widyastuti.
Pihak bank disebut siap menyalurkan dana asal ada kontrak kerja resmi dari perusahaan pengguna tenaga kerja di luar negeri. Proses pembayaran cicilan disesuaikan dengan pendapatan bulanan para pekerja migran.
Menurut Kepala Akademik LPK Bina Insani Kadipiro Solo, Fitriyanto atau akrab disapa Pipit, biaya pemberangkatan calon TKM bervariasi tergantung jalur, negara tujuan, dan sektor pekerjaan.
Untuk jalur ke Jepang, terdapat dua skema: jalur pemerintah (IM) dengan biaya sekitar Rp13–Rp20 juta, dan jalur swasta atau sending organization (SO) yang memerlukan biaya lebih tinggi, yakni Rp28–Rp30 juta. Untuk sektor pekerjaan bergaji tinggi seperti manufaktur, total biaya bisa mencapai Rp40–Rp45 juta.
Sementara untuk Korea Selatan, kisaran biaya relatif serupa. Namun, dari segi pendapatan, pekerja migran di Korea umumnya memperoleh gaji lebih besar, mulai dari Rp24 juta per bulan, dibandingkan di Jepang.
“Kalau hidup hemat, biaya keberangkatan bisa balik modal dalam waktu tiga bulan,” jelas Pipit. “Tapi kalau gaya hidup boros, tentu butuh waktu lebih lama.”
Melalui Rumah Siap Kerja, para calon pekerja migran mendapatkan pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, dan pendampingan hingga proses pemberangkatan. Program ini dianggap sebagai strategi Pemkot Solo untuk memberi akses kerja formal yang aman dan sesuai prosedur internasional.
Widyastuti menegaskan, belum ada target pasti soal jumlah warga yang akan diberangkatkan tiap tahun, namun tren menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada tahun 2024 tercatat 100 warga berangkat ke luar negeri, maka per April 2025 jumlahnya sudah menyentuh 150 orang.
Langkah Pemkot Solo ini diharapkan tak hanya membuka pintu ekonomi baru bagi warganya, tetapi juga menciptakan sistem migrasi kerja yang lebih tertib, terjangkau, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Joko S)
KALI DIBACA
