SEMARANG, WARTAGLOBAL.id --
Sulit dan rumitnya perijinan untuk membeli rumah yang dibangun oleh pemerintah melalui program 3 juta rumah menjadi kendala dan menghambat akselerasi kecepatan pengadaan rumah subsidi di Jawa Tengah.
Keluhan tersebut disampaikan DPC Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, Jawa Tengah saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di ruang kerjanya Senin (15/9/25) 2025 lalu.
Sehubungan dengan hal tersebut ketua DPD Himperra Jateng, Sugiatno memohon kepada gubernur Jateng untuk mendukung dan membantu mengatasi kendala yang dihadapi Himperra terutama percepatan pemberian perijinan.
Sugiatno juga menyinggung kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum seragam di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.
"Di Solo Raya BPHTB memang sudah bebas tetapi hanya untuk warga ber-KTP domisili setempat. Kami berharap pembebasan ini juga berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia agar tidak menghambat capaian program," kata Sugiatno.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Darmawan menjelaskan, saat ini sudah ada 22 kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB, sisanya masih menambahkan syarat domisili KTP bagi pembeli rumah subsidi, tukasnya.
Hal ini tentu saja menyulitkan calon pembeli karena kawasan urban banyak masyarakat berpengahasilan rendah. Sedangkan perumahan subsidi pada umumnya berada di wilayah perbatasan.
Dijelaskan, defisit perumahan di Jawa Tengah terbagi dua yaitu defisit kepemilikan dan defisit kelayakan. Defisit kelayakan ditangani melalui anggaran APBD provinsi maupun kabupaten/kota dan CSR, sedangkan defisit kepemilikan difasilitasi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Jumlah defisit perumahan di Jawa Tengah mencapai 1.332.968 unit.
“Nanti kita buat workshop dengan mengundang bupati, walikota, Disperkim, Himperra, perbankan dan pihak terkait seperti PLN dan BPN.
Kesemuanya untuk mendukung suksesnya program 3 juta rumah, ujar gubernur Jateng. Ahmad Lutfi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pengembang dan lembaga keuangan.
Ditambahkan meski kewenangan perijinan berada di kabupaten /kota koordinasi di tingkat provinsi tetap penting untuk mempercepat solusi.
“Kalau hanya koordinasi kan boleh. Nanti kita buat rapat koordinasi pemerintahan agar ada kepastian, ujar Lutfi.
Masih dalam kesempatan yang sama Sugiyatno mengatakan Himperra Jateng sudah merealisasikan 6.000 unit rumah subsidi dan pihaknya mentargetkan 14.000 unit rumah pada tahun ini.
Dengan sisa 7.000 unit yang harus dikejar dalam tempo empat bula ke depan, pihaknya optimis bila semua pihak mendukung.
(ags.js)
KALI DIBACA
