Kepala BPS Kabupaten Jepara, IsnainiJEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Langkah besar pemutakhiran data nasional mulai bergerak dari rumah ke rumah. Badan Pusat Statistik bersama PLN resmi menjalankan verifikasi data kelistrikan di Kabupaten Jepara. Tak sekadar pendataan, kegiatan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi dengan PLN melakukan kegiatan verifikasi lapangan pelanggan listrik (ground check) yang berlangsung mulai Maret hingga Agustus 2026. Program ini bertujuan memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Kabupaten Jepara, Isnaini, menegaskan bahwa kegiatan ini menyasar seluruh pelanggan listrik rumah tangga tanpa terkecuali.
“Seluruh keluarga pelanggan PLN menjadi target verifikasi. Ini bukan sampling, tetapi pendataan menyeluruh agar data benar-benar akurat,” katanya kepada media Wartaglobal.id.
Di Kabupaten Jepara, jumlah target verifikasi terbilang sangat besar, yakni:
* UPJ Jepara: 192.993 pelanggan
* UPJ Bangsri: 139.567 pelanggan
Sehingga lebih dari 330 ribu rumah tangga pelanggan listrik akan diverifikasi secara langsung di lapangan.
Pendataan ini mencakup seluruh wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Setiap petugas (billman PLN) bekerja sesuai wilayah tugasnya yang selama ini memang sudah dikenal oleh masyarakat.
Libatkan 100 Petugas Lapangan
Untuk menjangkau target besar tersebut, BPS dan PLN mengerahkan, 54 petugas (Billman) UPJ Jepara dan 46 petugas (Billman) UPJ Bangsri.
Total 100 petugas lapangan diterjunkan setelah mendapatkan pelatihan khusus dari BPS pada awal Maret 2026.
“Petugas sudah dilatih agar data yang dikumpulkan seragam, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Isnaini.
Dalam verifikasi ini, petugas akan mencatat dan memastikan beberapa elemen penting, antara lain:
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ID pelanggan PLN / nomor meter serta Koordinat lokasi rumah (geotag GPS).
Petugas akan Foto tampak depan rumah, Status kepemilikan bangunan dan Jumlah anggota keluarga.
Seluruh data tersebut dikumpulkan menggunakan aplikasi digital Fasih, yang mewajibkan pengisian berbasis lokasi untuk menjamin keakuratan.
Tantangan di Lapangan
Meski sistem sudah disiapkan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat yang enggan memberikan data, terutama NIK.
“Ada beberapa keluarga yang belum bersedia menyebutkan NIK, padahal itu menjadi identitas utama dalam integrasi data nasional,” ungkap Isnaini.
Hasil dari verifikasi ini akan menjadi bagian penting dalam DTSEN yang digunakan pemerintah untuk berbagai kebijakan, termasuk:
Penyaluran subsidi listrik, Bantuan sosial dan Program perlindungan masyarakat.
“Kalau data pelanggan PLN sudah tepat, maka bantuan juga akan tepat sasaran. Ini manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat,” tegas Isnaini.
BPS mengimbau masyarakat untuk tidak ragu saat didatangi petugas. Petugas yang datang adalah resmi dan dilengkapi, Surat tugas dari BPS, dan Identitas sebagai petugas PLN (billman) yang rutin datang setiap bulan.
“Silakan diberikan jawaban yang benar. Ini untuk kepentingan bersama agar data nasional semakin kuat,” imbaunya.
Kegiatan verifikasi data kelistrikan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah strategis membangun satu data Indonesia yang akurat dan terpercaya. Dari rumah tangga di Jepara, fondasi kebijakan nasional sedang diperkuat—agar setiap rupiah bantuan, setiap program pembangunan, benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. (Petrus)
KALI DIBACA
