ILUSTRASI: Tikus Berdasi
SEMARANG, WARTAGLOBAL.id--
Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas nasional dalam jumlah korupsi. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu tujuh bulan pada tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan terhadap 5 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.
Dalam kurun waktu tujuh bulan Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sepanjang 2026 kembali menyoroti tata kelola pemerintahan daerah di Jawa Tengah.
Hingga akhir Juli, sedikitnya lima kepala daerah di provinsi tersebut telah diamankan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan pola kasus yang beragam.
Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung pada Selasa (28/7/26). Penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh pimpinan KPK, meski saat itu lembaga antirasuah masih mendalami konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Masuknya nama Anom Widiyantoro menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung OTT KPK sepanjang tahun ini. Dari sejumlah perkara yang ditangani, dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi pola yang paling sering muncul, disusul kasus jual beli jabatan, penyalahgunaan proyek pemerintah, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
LIMA BUPATI DI JATENG TERJERAT OTT KPK 2026:
1. Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terlibat praktik pemerasan terhadap calon perangkat desa serta dugaan jual beli jabatan.
2. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diperiksa dalam perkara dugaan konflik kepentingan pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
3. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang diduga terkait pengumpulan dana dari tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara.
4. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang diduga melakukan pemotongan insentif pegawai sehingga menjadi objek penyidikan KPK.
5. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang kini tengah diperiksa dalam dugaan penerimaan uang dari proyek pemerintah dan praktik jual beli jabatan.
Rangkaian OTT tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah masih didominasi penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan terhadap setiap perkara guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Sementara Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menanggapi kabar Bupati Pemalang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut.
Gubernur menyampaikan, berbagai upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan di Jawa Tengah, mulai dari penyelenggaraan retret kepala daerah; Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) dari KPK; hingga penandatanganan pakta integritas, katanya, Rabu (29/7/26). (**)
KALI DIBACA
