
Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini Minta Calon Kades untuk mengendalikan Pendukungnya, Selasa (10/11/26).
PEKALONGAN, WARTAGLOBAL.id --
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Deklarasi Damai bersama seluruh calon kepala desa, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kamtibmas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.
Deklarasi dihadiri Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir, Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini, S.H., S.I.I.K., M.H., M.B.A., Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dies Ferra Ningtias, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kapolsek, danramil, panitia pemilihan kepala desa (P2KD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh calon kepala desa.
Dalam arahannya, Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini menegaskan bahwa deklarasi damai tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau komitmen yang hanya tertulis di atas kertas. Seluruh calon kepala desa diminta benar-benar menerapkannya dalam setiap tahapan Pilkades, terutama saat masa kampanye.
Menurut Zamrul, seorang calon pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengendalikan para pendukungnya agar tetap tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.
"Saya berpesan kepada bapak dan ibu para calon kepala desa, jadilah pemimpin yang berani, khususnya berani mengatur pendukungnya agar bersikap tertib dan tunduk pada peraturan. Kalau tidak berani mengendalikan pendukungnya, sebaiknya mengundurkan diri saja," tegas Zamrul dalam arahannya.
Dia juga mengingatkan para calon agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan berusaha memanfaatkan momentum Pilkades untuk menciptakan situasi tidak kondusif.

Kapolres meminta setiap persoalan yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tahapan Pilkades, segera dikoordinasikan dengan kepolisian agar dapat ditangani secara cepat dan tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
"Para calon kepala desa juga harus ikut bertanggung jawab apabila ada pendukungnya yang membuat keributan, apalagi sampai melakukan tindakan kriminal. Mari kita jadikan Pilkades ini sebagai pesta demokrasi yang berlangsung dengan suka cita, tanpa gesekan maupun kericuhan," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman mengapresiasi seluruh calon kepala desa yang telah bersedia mengabdikan diri dan berkompetisi untuk memajukan masyarakat desa.
Dia mengajak seluruh pihak untuk saling menghormati, menjaga persaudaraan, serta menghindari perselisihan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.
Sukirman juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penundaan tahapan Pilkades apabila situasi keamanan tidak kondusif. Karena itu, seluruh pihak diminta bersama-sama mengawal pelaksanaan pesta demokrasi tersebut hingga selesai.
"Kami berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berjalan lancar hingga pelantikan kepala desa terpilih yang dijadwalkan pada 28 November 2026," ujarnya.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengingatkan bahwa masa kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial karena intensitas aktivitas politik dan dukungan massa cenderung meningkat.

Dia mengajak para calon kepala desa berkampanye secara santun dan mengedepankan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Calon yang terpilih nantinya juga diharapkan mampu merangkul calon yang belum mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kejaksaan Negeri Pekalongan melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Taufan Maulana mengingatkan para calon agar menghindari praktik politik uang, kampanye hitam, provokasi, intimidasi, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Para calon juga diminta memiliki kesiapan untuk menang maupun kalah serta menerima hasil akhir Pilkades dengan lapang dada.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Damai oleh unsur Forkopimda, penyelenggara, dan seluruh calon kepala desa.
Dalam deklarasi tersebut, para calon menyatakan kesanggupan untuk menyukseskan Pilkades secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, tertib, demokratis, dan bermartabat.
Mereka juga berkomitmen menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas, menaati peraturan perundang-undangan, siap terpilih maupun tidak terpilih, serta menjaga kondusivitas desa dengan tidak menyebarkan provokasi.
Melalui deklarasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga semangat persaudaraan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.
Dengan demikian, Pilkades Serentak Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 diharapkan berlangsung aman, lancar, dan kondusif hingga seluruh tahapan selesai, dengan mengedepankan prinsip berbeda pilihan, tetap bersaudara. ( Ari )
KALI DIBACA

