Bakesbangpol Jepara menggelar FGD untuk memperkuat kewaspadaan dini dan mencegah potensi konflik Sosial di Masyarakat, Jumat (28/11/25).JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Untuk memperkuat kewaspadaan dini dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Sinergi dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Jepara” di Aula Bakesbangpol, Jalan Boto Putih No. 7 Demaan Jepara, Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan dan menghadirkan empat narasumber dari unsur pemerintahan, penegak hukum, dan legislatif.
Upaya menjaga stabilitas daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Acara berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di Aula Bakesbangpol dengan dihadiri para tokoh ormas, unsur intelijen, aparat penegak hukum, aktivis sosial, dan komunitas pers.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara, Drs. Ony Sulistijawan, M.Si., yang juga menjadi narasumber utama. Tiga narasumber lain yang dihadirkan yaitu:
1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara, Juniardi Widraswara, S.H., M.H
2. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, Muhammad Haidar
3. Kanit II Polres Jepara, IPDA Hadi Panjaitan
Diskusi ini berfokus pada pencegahan konflik sebelum terjadi, penguatan koordinasi lintas lembaga, Pemetaan kerawanan sosial dan Kesiapsiagaan komunitas dalam deteksi dini serta gesekan sosial.
"Konflik sosial bukan hanya urusan aparat. Masyarakat adalah garda depan menjaga stabilitas wilayah,” tegas Ony Sulistijawan.
FGD diikuti lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.
Pemaparan para Narasumber dari Kejaksaan Negeri Jepara, Juniardi Widraswara, menyoroti banyaknya ketidaksesuaian data perusahaan di Jepara. Ia menegaskan perlunya pelibatan masyarakat untuk mencegah kebocoran administrasi.
Mengajak ormas berperan aktif mengawal kebijakan agar tidak terjadi celah hukum yang memicu konflik.
Sementara narasumber dari Polres Jepara, IPDA Hardi Panjaitan, mengingatkan potensi konflik akibat pembahasan UMK antara serikat pekerja dan pengusaha.
Ia menyebut isu kesejahteraan buruh dan ketenagakerjaan sebagai potensi pemicu gejolak sosial dan meminta seluruh ormas ikut mengantisipasi eskalasi di lapangan.
Sedangkan narasumber dari DPRD Jepara, Muhammad Haidar, menyoroti ancaman intelijen asing yang masuk melalui industri dan tenaga kerja asing. Ia menegaskan perlunya pengawasan aktif dan kolaboratif untuk mencegah adu domba sosial.
Mengingatkan agar tenaga kerja asing tidak menggeser tenaga kerja lokal di level pekerjaan dasar
Bakesbangpol, Ony Sulistijawan, memaparkan peta kerawanan konflik sosial di Jepara. Ia menyampaikan faktor pemicu konflik terbesar, sengketa lahan dan sumber daya alam.
Sehingga sangat diperlukan penguatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai mediator alami.
Ony juga mengingatkan peran media agar tidak menyebarkan hoaks dan berita provokatif.
“Keamanan daerah bukan hadiah, tetapi hasil gotong-royong seluruh komponen masyarakat.”
Dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap wilayah Jepara tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan kondusif di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman sosial pada era globalisasi dan digital.
(Petrus)
KALI DIBACA
