Penyerahan hasil keputusan Ranperda APBD Tahun 2026 oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Jepara di Gedung DPRD Jepara, Kamis (27/11/2025).JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Wakil Ketua I DPRD Jepara, Drs. H. Junarso dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat peningkatan kualitas SDM serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM. Optimalisasi PAD serta efisiensi anggaran pada program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara penetapan APBD 2026, Kamis (27/11/2025).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara dalam agenda pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung dinamis di Ruang Rapat Paripurna.
Dalam rapat yang dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo dan seluruh fraksi DPRD, Wakil Ketua I DPRD Jepara Drs. H. Junarso dari PDI Perjuangan tampil memberikan catatan strategis di tengah kondisi fiskal yang menurun akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, koreksi anggaran tidak boleh berdampak pada program kesejahteraan masyarakat.
"Kondisi keuangan kita memang terbatas, namun program peningkatan kualitas SDM serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM harus tetap berjalan maksimal. Mereka adalah tulang punggung ekonomi Jepara,” tegas Junarso di hadapan peserta paripurna.
Ia mengingatkan bahwa sektor ekonomi kerakyatan adalah fondasi stabilitas sosial masyarakat Jepara. Karena itu, program pemberdayaan harus menjadi prioritas tanpa kompromi.
Selain itu, Junarso menyoroti pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat kecil.
"PAD harus kita maksimalkan secara cerdas. Efisiensi anggaran sangat perlu, terutama untuk kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Junarso mendorong OPD untuk;
1. Memperkuat sektor pajak dan retribusi daerah secara profesional dan transparan.
2. Meningkatkan digitalisasi pelayanan publik untuk menekan kebocoran.
3. Mengoptimalkan BUMD agar lebih produktif dan sehat secara keuangan.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran diarahkan pada kebutuhan nyata, bukan proyek seremonial.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai masukan fraksi yang mengutamakan pelayanan publik — termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan air bersih, dan infrastruktur produktif.
Penegasan Junarso mendapat respons positif dari pimpinan rapat dan OPD terkait dan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai ketentuan.
Penetapan APBD 2026 dengan struktur pendapatan Rp 2,361 triliun, belanja Rp 2,52 triliun, serta pembiayaan daerah Rp 180,98 miliar, menurut Junarso harus menjadi pemicu kreativitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan.
"Dengan kolaborasi DPRD dan Pemda yang solid, saya percaya kesejahteraan masyarakat tetap bisa ditingkatkan meskipun anggaran dikoreksi,” pungkasnya. (Petrus)
KALI DIBACA
