Ketua DPRD Pekalongan, Abdul Munir.PEKALONGAN, WARTAGLOBAL.id --
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, membeberkan hasil rapat konsultasi dengan Plt Bupati Pekalongan yang digelar sebagai tindak lanjut persiapan Musrenbang. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media, Rabu (1/4/2026) sore, usai menghadiri kegiatan di Kecamatan Kedungwuni.
Munir menjelaskan, pertemuan yang juga diikuti pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Mulai dari komitmen tata kelola pemerintahan yang baik hingga penyesuaian prioritas program pembangunan daerah.
“Di dalam rapat tersebut ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, kita sepakat akan melaksanakan pemerintahan Kabupaten Pekalongan secara transparan dan bersih,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Munir, program yang telah tertuang dalam RPJMD dan APBD 2026 tetap dilaksanakan namun disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan mendesak yang terjadi di lapangan.
Salah satu isu utama yang menjadi fokus adalah kondisi infrastruktur jalan. Hingga saat ini, penyelesaian perbaikan jalan masih terkendala keterbatasan anggaran, ditambah beban kerusakan yang semakin parah pasca-mudik Lebaran.
“Maka disepakati kita akan mencicil penyelesaian jalan rusak, khususnya yang kondisinya rusak berat kurang lebih sepanjang 99 kilometer,” papar Munir.
Untuk merealisasikan hal tersebut, diputuskan adanya refocusing atau pengalokasian ulang anggaran. Sebuah langkah besar diambil dengan mengalihkan dana yang semula diperuntukkan bagi pembangunan gedung DPRD senilai Rp19,5 miliar.
“Karena anggaran pemeliharaan jalan terbatas, maka kita sepakat menggeser anggaran pembangunan gedung DPRD sebesar Rp19,5 miliar untuk dialihkan ke perbaikan jalan rusak parah,” kata Munir.
Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan antara lain ruas Pantianom, ruas Gembong (dari BCA hingga Pertigaan Podo Kedungwuni) yang rawan banjir, serta ruas Simbang Wetan hingga Watusalam di Kecamatan Pegandon yang kondisinya dinilai sangat memprihatinkan.
Selain jalan, pemerintah daerah juga akan memprioritaskan perbaikan sejumlah jembatan yang dinilai mendesak. Targetnya, penanganan infrastruktur ini dimulai tahun 2026 dan akan dilanjutkan secara masif pada 2027 sebagai tahun infrastruktur.
Optimalisasi Layanan Kesehatan
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi program agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, cukup dengan menunjukkan KTP.
Sementara itu, terkait rencana pemindahan Rumah Sakit Kraton ke lokasi baru di Wiradesa, pihak legislatif mendesak eksekutif segera membentuk tim percepatan dan tim transisi.
“Kami mendorong eksekutif segera membentuk tim percepatan dan tim perpindahan. Harapannya, awal 2027 rumah sakit di Wiradesa sudah aktif menggantikan RS Kraton,” ujarnya.
Terkait mekanisme pergeseran anggaran, Munir menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut masih bersifat awal dan akan segera ditindaklanjuti melalui penyusunan teknis serta pengajuan persetujuan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
“Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan pergeseran anggaran bisa ditetapkan dan ditandatangani Plt Bupati. Lalu bulan berikutnya sudah bisa mulai pelaksanaan kegiatan,” pungkasnya. ( Ari )
KALI DIBACA
