Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar, Titis Sri Jawoto.KARANGANYAR, WARTAGLOBAL.id -- Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna mengatasi berbagai hambatan dalam proses perizinan. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah juga mulai menelaah kemungkinan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global maupun regional.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar, Titis Sri Jawoto, menjelaskan langkah tersebut ditempuh agar pelayanan publik, terutama di bidang perizinan, bisa berlangsung lebih cepat, efektif, dan sesuai target yang telah ditentukan.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang masih ditemukan ialah belum selarasnya proses rekomendasi antar-OPD. Kondisi ini menyebabkan target penyelesaian izin dalam satu hari oleh Dinas Perizinan belum dapat direalisasikan secara optimal.
“Permasalahan ini yang sedang kita uraikan. Target satu hari belum tercapai karena masih terganjal rekomendasi dari OPD terkait,” ujar Titis, Senin (27/4/2026).
Sebagai tindak lanjut, Dinas Perizinan diminta melakukan supervisi kepada OPD terkait agar seluruh instansi mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta saling terintegrasi.
"Jika ditemukan OPD yang belum memiliki SOP, maka diwajibkan segera menyusunnya. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan," lanjutnya.
Selain pembenahan teknis, pemerintah daerah juga membuka peluang penggunaan diskresi administratif sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu cara mempercepat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Di sisi lain, Pemkab Karanganyar tengah mengkaji insentif fiskal bagi dunia usaha, terutama sektor pariwisata yang dinilai cukup terdampak situasi ekonomi saat ini. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keringanan atau penurunan pajak daerah.
Langkah tersebut dinilai mampu mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
“Idealnya pendapatan asli daerah (PAD) meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, pelaku usaha juga sedang menghadapi kondisi sulit. Maka perlu keseimbangan kebijakan,” jelasnya.
Kajian mendalam masih dilakukan agar kebijakan insentif yang diterapkan tidak justru menekan penerimaan daerah. Bahkan, terdapat peluang bahwa penyesuaian tarif pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak positif terhadap pendapatan.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga mempertimbangkan dukungan lain yang tidak membebani keuangan daerah, seperti kemudahan berusaha serta fasilitasi sarana produksi.
Namun, di tengah keterbatasan anggaran saat ini, pemerintah lebih mengutamakan insentif berbasis kebijakan dibandingkan bantuan langsung.
“Dengan kebijakan yang tepat, tanpa membebani anggaran, justru bisa memberi dampak signifikan bagi pelaku usaha,” pungkasnya.
(Joko S)
KALI DIBACA
