Gelar Raperda APBD 2026 dan Nota Keuangan, DPRD Brebes: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat - Warta Global Jateng

Mobile Menu

Whatshop - Tema WhatsApp Toko Online Store Blogger Template

Iklan Ucapan

More News

logoblog

Gelar Raperda APBD 2026 dan Nota Keuangan, DPRD Brebes: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Monday, 15 September 2025
Ketua DPRD Brebes, H Mokhammad Taufiq, SSn, serahkan dokumen RAPBD dan Nota keuangan kepada Wakil Bupati Wurja, Baju Coklat, Senin, (15/9/25).

BREBES, WARTAGLOBAL.id --
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Nota Keuangan RAPBD 2026. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Brebes pada Senin (15/9/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Brebes, H Mokhammad Taufiq SSn, dihadiri oleh para wakil ketua, anggota dewan, Forkopimda, dan jajaran pejabat OPD Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dalam rapat tersebut disampaikan pendapat umum fraksi yang diwakili oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Akhmad Khumaedi.

Penekanan dari Fraksi PDI Perjuangan, RAPBD 2026 harus berpihak pada kepentingan rakyat dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur dasar. Anggaran harus digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

RAPBD bukan sekadar dokumen keuangan, tapi instrumen pembangunan daerah yang nyata manfaatnya. Anggaran harus menjawab tantangan pembangunan dan menyentuh kebutuhan masyarakat, dengan setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Brebes.

Raperda APBD 2026 beserta nota keuangan akan dibahas lebih rinci oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Brebes.

Diharapkan dapat terwujud APBD yang realistis, transparan, dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Brebes.

Dengan dibacakannya Raperda dan Nota Keuangan RAPBD 2026, DPRD Brebes memulai rangkaian pembahasan yang menjadi fondasi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun anggaran 2026.

(Agus salim)

KALI DIBACA