Drs. H. Junarso, Wakil Ketua DPRD JeparaJEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jepara menegaskan sikap politiknya untuk tetap menjaga program pro-rakyat agar tidak dikorbankan. Sikap tegas itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jepara dari Fraksi PDIP Perjuangan, Drs. H. Junarso, dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara yang membahas arah kebijakan dan program prioritas Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. H. Junarso, menegaskan bahwa penurunan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan publik maupun terhentinya program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Jepara, Junarso menekankan bahwa kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut keberanian politik untuk menentukan prioritas secara tegas dan berpihak.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM harus tetap berjalan secara maksimal karena inilah fondasi ketahanan ekonomi daerah,” tegas Junarso, Selasa (30/12/25).
Menurut Fraksi PDIP Perjuangan, sektor peningkatan SDM dan ekonomi kerakyatan merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh dipangkas. Pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan dinilai sebagai tulang punggung perekonomian Jepara, terutama di saat tekanan ekonomi nasional masih dirasakan masyarakat bawah.
Junarso menegaskan bahwa keberpihakan anggaran harus tetap diarahkan untuk memperkuat daya tahan rakyat, bukan sekadar mengejar angka-angka administratif.
“Jika SDM kuat, petani dan nelayan berdaya, serta UMKM tumbuh, maka ekonomi Jepara akan tetap hidup meski tekanan fiskal terjadi,” ujarnya.
Selain menjaga program pro-rakyat, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih serius memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah yang adil, terukur, dan tidak membebani rakyat kecil.
Optimalisasi PAD, menurut Junarso, harus dibarengi dengan perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, serta penutupan celah kebocoran, bukan dengan menaikkan beban masyarakat secara serampangan.
Di sisi lain, Fraksi PDIP Perjuangan secara tegas merekomendasikan efisiensi anggaran terhadap program-program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran daerah harus diarahkan pada program yang berdampak nyata. Kegiatan seremonial, belanja yang minim manfaat publik, dan program yang tidak memiliki outcome jelas perlu dievaluasi dan dikurangi,” kata Junarso.
Komitmen Politik Anggaran Berkeadilan
Sikap Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan garis politik anggaran yang berkeadilan sosial, sebagaimana nilai dasar perjuangan partai. Dalam pembahasan APBD 2026 mendatang, Fraksi PDIP Perjuangan menyatakan siap mengawal agar kebijakan anggaran tidak menjauh dari kebutuhan riil masyarakat Jepara.
Rapat Paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah 2026 tidak hanya responsif terhadap tekanan anggaran, tetapi juga tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jepara secara berkelanjutan.
(Petrus)
KALI DIBACA
