Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Roselasari memberi sambutan dan membuka acara Implementasi KBLI dan Sosialisasi SE2026 ke Perusahaan se-Eks Karesidenan Pati, Jumat, (5/6/2026).SEMARANG, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPMPTSP berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mempercepat sosialisasi implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sekaligus menggaungkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada sekitar 600 perusahaan besar di wilayah Eks-Karesidenan Pati dan Kabupaten Sragen.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan dunia usaha siap menghadapi perubahan klasifikasi usaha sekaligus mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat bagi pembangunan nasional.
Kegiatan yang digelar secara daring, pada Jumat (5/6/2026) tersebut dibuka langsung oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Roselasari.
Dalam sambutannya, Sakina menegaskan bahwa lahirnya KBLI 2025 merupakan respons terhadap perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis, termasuk tumbuhnya sektor ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau yang membutuhkan klasifikasi baru yang lebih relevan.
Menurutnya, sejumlah kode usaha mengalami perubahan, baik dalam bentuk one to one, one to many, maupun many to one, sehingga para pelaku usaha perlu segera memahami penyesuaian tersebut.
"Penyesuaian KBLI 2025 wajib berlaku mulai 18 Juni 2026. Oleh karena itu, dokumen perizinan berusaha pada sistem OSS-RBA perlu disesuaikan. Jika mengalami kendala, DPMPTSP siap memberikan pendampingan secara gratis, baik online maupun offline," kata Sakina.
Ia menambahkan, pemahaman yang baik terhadap perubahan KBLI menjadi penting agar proses administrasi dan legalitas usaha tetap berjalan lancar serta tidak menghambat aktivitas bisnis.
Selain membahas implementasi KBLI 2025, kegiatan ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Sakina mengajak seluruh pelaku usaha agar tidak ragu berpartisipasi dalam sensus tersebut karena tujuan utama SE2026 adalah memotret kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.
"Jangan pernah khawatir dengan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan gambaran nyata perekonomian daerah dan nasional. Semua informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif dunia usaha dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana SE2026 Jawa Tengah, Wisnu Nurdiyanto, yang mewakili Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik terbesar yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
SE2026 akan mendata seluruh unit usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar, termasuk usaha berbasis digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Wisnu, hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai indikator ekonomi nasional selama satu dekade ke depan.
"Apa jadinya jika kebijakan diambil tanpa didukung data yang benar? Hasil SE2026 akan menjadi dasar perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah selama bertahun-tahun ke depan," katanya.
Ia menambahkan bahwa data sensus juga akan menjadi kerangka dasar berbagai survei ekonomi bulanan, triwulanan, dan tahunan yang dilakukan BPS setelah pelaksanaan sensus selesai.
BPS Jawa Tengah mengimbau seluruh perusahaan untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan mengisi kuesioner secara mandiri apabila menerima tautan melalui email atau pesan resmi dari BPS, maupun memberikan jawaban yang benar saat dikunjungi petugas sensus.
"Selama darah kita masih Indonesia, mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Wisnu yang disambut antusias peserta.
Materi implementasi KBLI 2025 dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Mochammad Rizal Siddiq, sementara materi sosialisasi SE2026 disampaikan oleh Al Barkah Triandika.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi keempat antara DPMPTSP dan BPS Jawa Tengah setelah sebelumnya menyasar perusahaan-perusahaan besar di wilayah Eks-Karesidenan Kedu, Surakarta, dan Semarang.
Selanjutnya, sosialisasi serupa akan dilanjutkan ke wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan dan Banyumas guna memperluas pemahaman dunia usaha terhadap implementasi KBLI 2025 dan pentingnya SE2026.
Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran bahwa data statistik bukan sekadar kebutuhan pemerintah, melainkan instrumen penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui sinergi antara DPMPTSP dan BPS Jawa Tengah, pelaku usaha diharapkan semakin memahami pentingnya pembaruan klasifikasi usaha dan berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Sebab, semakin akurat data yang dihimpun, semakin presisi pula arah kebijakan pembangunan yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Data yang benar melahirkan kebijakan yang benar. Dan kebijakan yang benar adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan."
(Petrus)
KALI DIBACA
