MPR RI Jemput Aspirasi di Karimunjawa, Pelaku Ekonomi Kreatif Dorong Perlindungan Hukum dan Percepatan RUU Daerah Kepulauan, Selasa (29/9/26).JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jepara menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Spesifik MPR RI kepada Masyarakat Ekonomi Kreatif Karimunjawa di Pantai Ceria, Karimunjawa, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 150 pelaku ekonomi kreatif tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat kepulauan dengan para pemangku kebijakan nasional untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus peluang pengembangan ekonomi kreatif di Karimunjawa.
Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A., serta Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Dr. Hilmy Muhammad, M.A.
Dalam dialog terbuka tersebut, para pelaku ekonomi kreatif menyampaikan kebutuhan akan regulasi yang memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kreatif di wilayah kepulauan. Mereka menilai karakteristik Karimunjawa yang terpisah dari daratan utama membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat kepulauan.
Ketua DPC Gekrafs Kabupaten Jepara, Muhammad Abdul Chaq, menegaskan bahwa Karimunjawa memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, hingga produk lokal unggulan. Namun pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan regulasi dan tata kelola.
Menurutnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dalam pembangunan nasional.
“Karimunjawa memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik agar masyarakat kepulauan memperoleh akses pembangunan, perlindungan usaha, dan dukungan ekonomi yang lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, forum juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Karimunjawa agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pengembangan investasi dan ekonomi kreatif masyarakat.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Hj. Hindun Anisah, menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Ia menilai Karimunjawa memiliki potensi besar yang harus didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan organisasi masyarakat.
“Kami berharap aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi bahan penting dalam pengkajian MPR RI. Pengembangan ekonomi kreatif harus dibangun melalui sinergi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Dr. Hilmy Muhammad mendorong pelaku ekonomi kreatif Karimunjawa untuk memperluas jaringan dan membangun kerja sama dengan daerah kepulauan lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa.
Menurutnya, pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dapat mempercepat pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, serta produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional maupun internasional.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan rangkuman aspirasi masyarakat Karimunjawa kepada perwakilan MPR RI. Aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan kajian untuk memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, perlindungan masyarakat kepulauan, serta peningkatan kesejahteraan warga Karimunjawa.
Forum ini menjadi bukti bahwa suara masyarakat daerah kepulauan tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan nasional yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (Petrus)
KALI DIBACA
