Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
SEMARANG, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan budaya antikorupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Penguatan Integritas, Pemahaman Gratifikasi, dan Konflik Kepentingan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan itu digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih BPKAD Jateng, Kota Semarang, Rabu (30/9/2026).
Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Endro Hudiyono mengatakan, pencegahan menjadi prioritas dalam membangun pemerintahan berintegritas.
“Kegiatan ini kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemprov Jawa Tengah. Inspektorat ada dan hadir untuk melaksanakan fungsi early warning system,” kata Endro, saat kegiatan di lokasi.
Dia berharap, dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan KPK, budaya integritas dan antikorupsi bisa dipahami dan diwujudkan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan jajaran pemerintah kabupaten/kota.
“Sehingga secara berkesinambungan kita akan jalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam hal pencegahan,” ujar Endro.
Dia menegaskan, langkah pencegahan perlu dikedepankan dibandingkan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
“Kata kuncinya, pencegahan tentu lebih baik daripada penindakan,” tegas Endro.
Sementara, Ketua Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) KPK, Sugiharto, mengajak peserta terus menjaga integritas.
“Jawa Tengah yang sejahtera, maju, berkelanjutan, terbebas dari korupsi menjadi nyata,” tuturnya.
Pengurus Kompak API Bidang Pendidikan dan Kampanye, Agus Andriyanto, turut mengapresiasi komitmen Pemprov Jateng.
“Ini membuktikan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Agus mengenai jejaring antikorupsi.
Dia mengatakan, Kompak API telah membangun jejaring kerja sama dengan pemerintah provinsi. Menurut Agus, Pemprov Jateng telah menyediakan payung hukum bagi penguatan jejaring tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, budaya antikorupsi harus dibangun melalui pencegahan berkelanjutan.
“Upaya pencegahan di antaranya penguatan integritas dan pemahaman gratifikasi, sudah kita lakukan,” katanya.
Luthfi menilai, budaya antikorupsi membutuhkan pembentukan perilaku, bukan sekadar aturan atau pakta integritas.
“Budaya antikorupsi itu orientasinya adalah upaya pencegahan,” ujar Luthfi, dalam kegiatan tersebut.
Dia menegaskan, aparatur harus memiliki integritas agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas.
“Nyali untuk tidak bertindak korupsi merupakan bagian penting dari integritas,” kata Luthfi.
Menurutnya, integritas aparatur menjadi bagian dari marwah pemerintah daerah yang harus dijaga bersama. Ia berharap penguatan pencegahan bersama KPK mendorong Jawa Tengah menjadi pemerintahan yang bersih. (**)
KALI DIBACA
